Pinjaman Online dikenakan Pajak

Pandemic Covid-19 telah bersama kita untuk masuk ke tahun 3 dan bersyukurnya sudah membaik. Namun dampak covid – 19 ini belum selesai, banyak dari masyarakat kita yang menjadi korban investasi bodong yang bahkan rela melakukan pinjaman online untuk mendapatkan suntikan dana.

Perlu diketahui adalah per 01 Mei 2022, pinjaman online yang dilakukan dari Fintech yang tidak terdaftar di OJK akan dikenakan pajak.

Cara perhitungannya:

PT. XYZ merupakan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam yang tidak terdaftar dan / atau tidak memiliki izin dari OJK

PT. ABC peminjam dana online melalui PT. XYZ sebesar Rp. 100.000.000 untuk 1 bulan dengan bunga 4% per bulan

PT. DDD, ltd (resident Singapore – tidak menyerahkan surat domisili) membiayai pinjaman PT. ABC  Rp. 70.000.000

PT. FGI membiayai pinjaman PT. ABC Rp. 30.000.000

atas peminjaman dana online tersebut, PT. XYZ mengenakan biaya administrasi kepada PT. ABC sebesar Rp. 2.000.000 dan 10% dari bunga yang dibayarkan kepada PT. DDD, ltd dan PT. FGI

Kesimpulannya:

PT. ABC wajib memungut dan menyetorkan PPh 23, serta menerbitkan bukti potong atas bunga pinjaman:

PT. DDD, ltd 

= Rp. 70.000.000 x 4%

= Rp. 2.800.000 x tarif pph 26

= Rp. 2.800.000 x 20%

= Rp. 560.000

PT. FGI

= Rp. 30.000.000 x 4%

= Rp. 1.200.000 x tarif pph 23

= Rp. 1.200.000 x 15%

= Rp. 180.000

PT. XYZ

= Rp. 2.000.000 x tarif pph 23

= Rp. 2.000.000 x 2%

= Rp. 40.000

Selain itu, PT. FGI selaku penerima penghasilan bunga pinjaman wajib memungut dan menyetorkan PPh 23, serta menerbitkan bukti potong pph 23 dari PT. XYZ atas biaya administrasi 10% yang dikenakan PT. XYZ ke PT. FGI.

= 10% x Rp. 1.200.000 x tarif pph 23

= 10% x Rp. 1.200.000 x 2%

= Rp. 2.400

Telegram channel: mypajak

Youtube channel: mypajak

Konsultasi dengan mypajak klik

Cek Link Perusahaan Fintech Lending Berizin

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *